Riset Porec: 87 Persen Warga Nilai Program MBG Rawan Korupsi

Jakarta, NU Online 

Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan menelan anggaran hingga Rp335 triliun pada APBN 2026 sekarang menghadapi krisis kepercayaan publik nan serius.

Lembaga riset Policy Research Center (Porec) mengungkapkan bahwa kebanyakan masyarakat memandang program ini sangat rentan terhadap praktik korupsi dan salah sasaran.

Berdasarkan survei nasional terhadap 1.168 responden pada Maret 2026, sebanyak 87 persen penduduk meyakini adanya kerawanan korupsi dalam pengelolaan anggaran jumbo tersebut.

Peneliti Porec Arif Novianto menyebut bahwa persepsi ini didasari oleh temuan di lapangan mengenai siapa nan sebenarnya menikmati aliran biaya tersebut.

"Temuan utama kami menunjukkan adanya ketimpangan pengedaran manfaat. Sebanyak 88,5 persen responden menilai faedah MBG lebih banyak mengalir ke elite politik (44,5 persen) dan pengelola alias pemilik dapur SPPG (44 persen). Sementara itu, anak-anak nan menjadi sasaran utama justru dianggap hanya mendapat faedah sebesar 6,5 persen," ujar Arif dalam rilis laporannya dikutip NU Online Selasa (31/3/2026).

Angka-angka ini memperkuat kekhawatiran penduduk terhadap kualitas makanan. Sebanyak 79 persen responden percaya bahwa kualitas makanan sengaja diturunkan oleh oknum demi untung pribadi. Selain itu, 76 persen responden secara definitif menyatakan bahwa porsi dan nilai gizi nan diterima tidak mencerminkan alokasi biaya Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.

Kondisi tersebut memicu gelombang ketidakpuasan. Riset Porec mencatat 80 persen responden tidak setuju jika program MBG dilanjutkan dalam corak tata kelola nan ada saat ini. Menariknya, penduduk tidak hanya tak bersuara sebanyak 97,8 persen menyatakan bakal mengambil tindakan nyata, mulai dari tindakan kolektif seperti petisi dan pembelaan (31,1 persen), protes melalui media sosial (29,4 persen), hingga pelaporan melalui kanal resmi (27,9 persen).

Atas dasar sengkarut tata kelola ini, Porec mendesak pemerintah untuk segera melakukan moratorium alias penghentian sementara program tersebut.

"Kami mendorong adanya moratorium untuk pertimbangan total oleh konsorsium independen, bukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah juga kudu berani membubarkan model SPPG nan dikuasai operator berkoneksi politik dan menggantinya dengan pengelolaan berbasis organisasi alias koperasi," tegas Arif.

Selain dorongan moratorium, Porec merekomendasikan pemerintah untuk mengubah kreasi kebijakan dari universal menjadi program bertarget. Anggaran disarankan difokuskan pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), kantong kemiskinan, dan wilayah dengan nomor prevalensi stunting tertinggi guna memastikan efektivitas shopping negara.