Pemerintah Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga BBM Per 1 April 2026

Jakarta, NU Online

Di tengah ancaman krisis daya dunia nan dipicu oleh penutupan Selat Hormuz, pemerintah mengambil langkah untuk menjaga stabilitas domestik.

Pemerintah memastikan tidak ada penyesuaian alias kenaikan nilai Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2026, baik jenis subsidi maupun nonsubsidi, di tengah lonjakan nilai minyak bumi nan kian tak terkendali.

Langkah ini diambil guna memitigasi akibat ekonomi dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah guncangan geopolitik pada jalur pengedaran minyak internasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kepastian nilai BBM subsidi merupakan petunjuk langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat luas. Menurutnya, meski tekanan pasar dunia meningkat, nilai untuk kategori subsidi diputuskan tetap stabil.

"Kami sampaikan mengenai penyesuaian harga. Kami sampaikan perintah Pak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian nilai BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik alias turun, flat pakai nilai sekarang," ujar Bahlil dalam konvensi pers daring mengenai mitigasi akibat dunia dari Korea Selatan, Selasa (31/3/2026), dikutip NU Online melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Ketidakpastian harga BBM nonsubsidi

Berbeda dengan kategori subsidi nan sudah dipatok tetap, nasib nilai BBM nonsubsidi justru berada dalam posisi nan sangat dinamis.

Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah berbareng PT Pertamina dan penyalur swasta lainnya sedang melakukan pertimbangan mendalam nan belum mencapai titik final.

Hal ini memberikan sinyal kuat bahwa meski belum ada kenaikan per saat ini, potensi perubahan nilai BBM nonsubsidi di masa depan tetap terbuka lebar seiring dengan perkembangan krisis di Timur Tengah.

"Untuk BBM nonsubsidi, kami dengan tim Pertamina maupun SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai, itu kapan? tunggu dulu, artinya belum ada penyesuaian harga, tetap tetap sama," tegas Bahlil.

Terkait situasi nan berkembang, dia meminta masyarakat untuk bersikap pandai dalam menyerap info dan hanya merujuk pada pernyataan resmi pemerintah guna menghindari kepanikan pasar nan tidak perlu.

"Saya minta masyarakat info nan dipegang itu dari pemerintah, selain itu saya minta kita lebih pandai mengelola info. Tujuannya agar tetap stabil," imbaunya.

Menyikapi keterbatasan pasokan akibat gangguan di Selat Hormuz, Bahlil juga menggunakan pendekatan individual untuk membujuk publik melakukan penghematan energi. Ia menekankan bahwa dalam kondisi krisis global, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menggunakan BBM secara wajar sangat krusial.

"Berikut saya mantan pengemudi angkot, saya ajak masyarakat, dalam kondisi ini pemerintah gak bisa kerja sendiri butuh kerja sama masyarakat, dengan pembelian BBM wajar dan bijak dalam pandangan kami sebagai pengemudi angkot. Mobil sehari 50 liter tangki udah penuh kita sorong ke sana, nan tidak terlalu krusial kami minta lakukan dengan bijak," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa nilai BBM berbobot tinggi seperti Pertadex dan Solar nonsubsidi juga belum mengalami penyesuaian, tetapi tetap bakal dikaji mengikuti perubahan nilai minyak mentah dunia.

"Terkait dengan urusan BBM Pertadex alias Solar kualitas tinggi belum ada penyesuaian nilai dan apa nan disampaikan Mensesneg itu sama tidak kurang dan tidak lebih. Tentu dengan perubahan nilai bumi kami juga bakal kaji sesuai perkembangan dunia," jelas Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa setiap keputusan strategis nan diambil di tengah krisis ini selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

Menurutnya, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah, Kementerian ESDM, dan Pertamina terus diperketat di bawah pengawasan langsung Presiden guna menjamin kesiapan daya nasional.

"Jadi, perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi dalam perihal ini pemerintah dan Kementerian ESDM berbareng dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan," kata Prasetyo.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Pertamina menyatakan kesiapannya untuk tetap menjalankan skema nilai lama pada seluruh titik pengedaran di Indonesia untuk saat ini.

"Oleh lantaran itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum bakal melakukan penyesuaian nilai baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," pungkasnya.