Pemerintah Ingatkan PPIU Taat Aturan dalam Penanganan Jamaah Umrah Terdampak Eskalasi Timur Tengah

Jeddah, NU Online 
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah terus memantau kondisi terkini penyelenggaraan ibadah umrah seiring perkembangan situasi keamanan di area Timur Tengah. Dalam kunjungan kerja dan monitoring yang dilakukan pada Ahad, (29/03/2026), pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan seluruh jamaah.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan izin nan bertindak bagi seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal ini menjadi krusial guna meminimalkan akibat serta memastikan respons nan sigap dan tepat andaikan terjadi kondisi darurat alias perubahan situasi.

“Kami mengingatkan seluruh pihak, khususnya PPIU, untuk selalu alim pada patokan nan telah ditetapkan. Disiplin dalam menjalankan prosedur adalah kunci utama dalam menjaga keselamatan jamaah, terutama di tengah situasi nan bergerak saat ini,” ujar Puji Raharjo.

Dalam rangkaian monitoring tersebut, tim meninjau langsung sejumlah letak vital, mulai dari Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah hingga menjenguk jamaah umrah nan sedang dirawat di King Abdulaziz Hospital, Makkah. 

Selain itu, tim juga melakukan pengecekan terhadap jamaah nan berpotensi mengalami stranded di area penginapan area Misfalah, Mekkah, untuk memastikan akomodasi dan pelayanan tetap melangkah optimal sesuai standar.

Pemerintah juga meminta agar PPIU senantiasa berkoordinasi secara intensif dengan perwakilan pemerintah di Arab Saudi. Langkah ini diambil agar setiap hambatan alias kebutuhan mendesak dari jamaah dapat segera ditindaklanjuti tanpa hambatan.

Hingga saat ini, kondisi jamaah Indonesia dilaporkan dalam keadaan kondusif dan terkendali. Pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik serta menjamin kelancaran ibadah sekaligus perlindungan maksimal bagi seluruh penduduk negara nan berada di Tanah Suci. 

Selain itu, pemerintah memastikan seluruh jamaah dapat kembali ke tanah air sesuai dengan 10 langkah mitigasi nan telah disepakati berbareng lintas kementerian dan PPIU pada awal Maret lalu.