Gus Dur, Iran, dan Anti-Impersialisme

Gus Dur dan Membela Iran
Teuku Kemal Fasya

Ketika Mohammad Mosadegh terpilih sebagai perdana menteri Iran secara demokratis, 28 April 1951, tato pembungkaman negara itu sebenarnya sedang dimulai.

Kemenangan itu menjadi titik awal perlawanan Iran terhadap kolonialisme perusahaan-perusahaan asing, terutama Inggris, nan telah mengeruk 85 persen untung dari eksplorasi migas. Itu kebenaran imperalisme paling eksploitatif bagi negara nan sedang berupaya keluar dari kemiskinan di Timur Tengah. 

Mosadegh menasionalisasi perusahaan asing. nan terbesar adalah Anglo-Iranian Oil Company, kemudian hari menjadi British Petroleum Ltd. Sikap Mosadegh membikin Inggris tidak senang dan meminta support Amerika Serikat untuk menjatuhkan pemimpin demokratis itu.

AS nan mulai dikenal penyubur kerakyatan pascaPerang Dunia II, salah satunya ditebar melalui pemikiran filsuf Perancis, Alexis de Tecqueville, Democracy in America, mulai mempelajari langkah “mengeliminasi” Mosadegh. Mereka membikin “operasi Ajax” untuk kembali menguasai minyak dan gas Persia nan telah dinikmati Inggris sejak 1908.

Awalnya, menurut broadcast artis Shannon Kincaid, upaya Invasi Mosadegh tidak disetujui Presiden AS asal Partai Demokrat, Harry Truman. Namun penggantinya, Dwight D. Eisenhower, mengamini. Ia punya buahpikiran lebih licik dan halus: menjatuhkan pemerintahan sah melalui kudeta.

Kesalahan Mosadegh adalah terlalu mempercayai AS. Padahal melalui CIA-Secret Intelligence Service (M-16) di belakang layar, mereka membangun strategi seolah-olah ada ketidakpuasan sosial di Iran. Pada akhirnya, 19 April 1953, Mosadegh jatuh dan dipenjara. 

Kemudian, naiklah pemerintahan boneka AS, Shah Reva Pahlevi sebagai “raja Iran”. Konstitusi Iran diubah dan family Shah mulai berfoya-foya tanpa batas, menjadikan Iran sapi perah Barat. Amerika? There no free lunch. Perusahaan Paman Sam mendapatkan konsesi 40 persen minyak dan gas Iran sebagai pelopor kudeta.

Memori kejahatan dunia
Ingatan masyarakat Iran atas perilaku Shah nan merupakan wayang AS tidak lenyap begitu saja. nan paling memilukan di tengah kemiskinan Iran, Pahlevi melakukan parade padang pasir memperingati 2500 peradaban kekaisaran Persia. Itu pesta termegah dan termahal di dunia. Tak kurang 635 juta dollar dihamburkan. Nilai itu setara $4,8 miliar saat ini alias Rp60 triliun. Ia mengundang 65 pemimpin bumi dengan 65 ribu pasukan pengamanan, dari AS hingga Indonesia (saat itu dihadiri Soeharto). Mereka berbahagia untuk pesta sunyi satu hari, 14 Oktober 1971.

Namun, sejak saat itu kemuakan rakyat Iran semakin memuncak. Gelombang demonstrasi terjadi bergulung-gulung sejak 1977 dan berhujung pada 1 Februari 1979 ketika Ayatollah Khomenei kembali ke Teheran dan Shah Reza Pahlevi menyingkir ke AS pada 16 Januari 1979. Pada Desember 1979 konstitusi Iran akhirnya berubah menjadi Republik Islam dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Khomeini dan sosiolog Islam Iran paling berpengaruh, Ali Shariati, sebagai ideolognya. Sistem teokrasi Islam beraliran sosialis itu memperkuat hingga sekarang.

Kekalahan Amerika Serikat saat itu tidak berakhir begitu saja. Satu tahun setelah revolusi, AS mulai mencari langkah melemahkan Iran. Mulai dari tindakan perang kerabat Irak – Iran 1980 -1989, dengan penyelundupan Israel di tengah-tengahnya, hingga perang 28 Februari 2026 nan dikenal dengan strategi pengecut: Pre-emptive strike. 

Strategi melemahkan musuh sebelum deklarasi perang itu diduplikasi juga oleh Israel. Israel pernah mempraktikkan pre-emptive war pada perang 12 hari di Iran (13-24 Juni 2024) nan berujung kekalahan memalukan dan memohon gencatan senjata.

Namun sejak Presiden Jimmy Carter hingga periode kedua Donald Trump, pemerintahan Iran tetap bertahan, sekokoh kejayaan Kerajaan Persia pasca-pengislaman masa Khalifah Umar bin Khattab (634-644). Bahkan wafatnya Ayatollah Ali Khamenei; sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran cum filsuf Kantian, Ali Ardhasir Larijani; dan mantan presiden, Mahmoud Ahmadinejad, tidak membikin perlawanan Iran menjadi sirna.

Tautan Teologi-Politik
Salah satu nan menjadi penguat dasar perlawanan Iran ada pada sistem teokrasi nan bersanding dengan politik representatif. Dalam sistem teokrasi Iran, tokoh tertinggi (the supreme leader) diangkat oleh majelis mahir norma Islam (wilayatul faqih). Sejak pertama kali dipraktikkan, baru tiga orang diangkat menjadi pemimpin tertinggi kepercayaan dan politik: Ayatollah Ruhullah Khomenei (1979-1989), Ayatollah Ali Khamenei (1989-28 Februari 2026), dan Ayatollah Mojtaba Khamenei (8-9 Maret 2026 – sekarang).

Sistem politik di Iran ini menjadi suatu model penyatuan antara tauhid, muamalah, dan siyasah. Kembali mengingat pidato KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat terpilih pertama kali sekali sebagai Ketua Umum PBNU di Situbondo, 1984. Menurutnya, sistem politik Islam Iran adalah model nan menjadikan seluruh sendi-sendi Islam bergerak dan operasional.

“Jadi Islam tidak bisa dilihat dalam corak lepas-lepas. Antara ibadah tidak bisa dilepaskan dengan muamalah. Antara ta’lim tidak mungkin tidak berasosiasi dengan siyasah. Antara perjuangan pasti berangkaian dengan hubungan sosial. Semuanya itu kudu dijalin dengan suatu ikatan tauhid nan kuat, melalui ketundukan absolut kepada hukum-hukum agama”.

Pada saat itu, Gus Dur memuji sistem wilayatul faqih yang dipraktikkan oleh Ayatollah Khomeini. Sistem politik itu bisa menjadikan nilai-nilai Islam dilegislasi dan beralih bentuk menjadi norma positif, sementara di sisi lain pengembangan etika sosial nan sesuai dengan norma-norma dunia terus diadopsi. Meskipun itu adalah sistem politik, tetap memberikan kebebasan kepada penduduk untuk memajukan pendidikan, inovasi, dan teknologi.

Pandangan Gus Dur itu semakin bergaung saat ini. Meskipun pidatonya di Pesantren Salafiyah As-Syafi’iyah Sukorejo, Asembagus diarahkan pada sistem politik Iran saat itu, dia beresonansi ke dalam negeri mengenai upaya monolitisme Pancasila sebagai asas tunggal nan diberlakukan setahun kemudian. Banyak ustadz NU nan menolak asas tunggal Pancasila, lantaran ada penggiringan menjadi perangkat politik, praktik ideologi tertutup, dan kepentingan otoritarianisme Orde Baru. Persis model pembungkaman Islam era Pahlevi di Iran.

Namun, akhir pidatonya seperti profecy tentang Iran saat ini. Gus Dur menyerukan agar kaum Muslimin bumi mempunyai kesadaran konsolidatif dan merasa senasib-seperjuangan dengan Islam Iran nan dibangun oleh Ayatollah Ruhullah Khomeini. 

Mendengar pernyataan Gus Dur itu seperti memandang cermin buram saat ini, ketika bumi Islam sudah terfragmentasi sedemikian rupa. Apalagi ketika wajah negara Islam Teluk (Arab Saudi, Yordania, UEA, Qatar, Kuwait, dan Bahrain) telah kehilangan nilai daulah wal jamaah lantaran menjadi pengikut Trump – Netanyahu. 

Hanya Iran lah nan menjadi saksi atas penghapusan sejarah Palestina oleh Israel. Iran satu-satunya negara nan mempertahankan 100 ribu file genosida penduduk Gaza oleh militer Israel, 18.000 di antaranya adalah anak-anak. Iran adalah satu-satunya negara nan ikut menjadi saksi atas pembunuhan Hind Rajaab, 6 tahun, ditembak saat melarikan diri berbareng keluarganya; Sand Abou Al Shaer, 70 hari, dibunuh; Sidra Hasouna, 7 tahun, dimutilasi oleh IDF, dan lain-lain. Semua itu atas lisensi propaganda Netanyahu - sebagaimana pemaparan personil parlemen Belanda, Stephan van Baarle.

Jadi, seperti wasiat Gus Dur 42 tahun lalu, memihak Iran bukan semata memihak sebuah negara di Teluk, tapi memihak identitas Islam dan poros anti-imperialisme nan saat ini terus disalahpahami bumi dan media Barat.

Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi Fisipol Universitas Malikussaleh. Pengurus Lakspesdam NU Aceh.