Banyak Korban Banjir Bireuen Masuk TMK, Warga Desak Pendataan Ulang

Bireuen, NU Online
​​​​Empat bulan lebih pascabanjir, pendataan korban di Kabupaten Bireuen dinilai tetap bermasalah dan perlu dilakukan verifikasi ulang. Sejumlah keuchik (kepala kampung) di wilayah terdampak menyebut adanya ketidaksesuaian data, termasuk penduduk nan rumahnya lenyap namun justru masuk kategori Tidak Memenuhi Kriteria (TMK).

Keuchik Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Murizal, mengatakan seluruh rumah di wilayahnya terdampak, mulai dari lenyap terseret banjir hingga rusak berat dan ringan. Namun, dalam info terbaru, sejumlah nama penduduk nan sebelumnya terdata sebagai korban justru berubah status menjadi TMK.

“Kami menerima banyak keluhan warga. Mereka mempertanyakan kenapa tidak lagi masuk dalam info penerima bantuan, padahal rumah mereka hilang,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Hal serupa disampaikan Keuchik Tingkeum Manyang, Kecamatan Kutablang, Mawardi. Ia menyebut tetap ada delapan family nan terpaksa tinggal di meunasah lantaran kehilangan tempat tinggal.

“Sebanyak 18 kepala family rumahnya hilang, dan puluhan lainnya rusak berat dan ringan. Tapi dalam verifikasi, ada nan justru tidak masuk kategori penerima,” katanya.

Sementara itu, Keuchik Blang Mee, Ferizal, mengungkapkan info awal nan diajukan mencapai sekitar 400 kepala keluarga. Namun setelah verifikasi, banyak nan dinyatakan TMK. Selain itu, dari lebih 300 usulan Dana Tunggu Hunian (DTH), baru sekitar 90 nan terealisasi.

“Kami minta pendataan ulang dilakukan berbareng perangkat desa agar tidak terjadi kesalahan dan masyarakat tidak menyalahkan abdi negara gampong,” ujarnya.

Kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa meskipun sudah memasuki empat bulan pascabanjir, sejumlah wilayah seperti Pante Lhong tetap dipenuhi endapan lumpur. Sebagian korban telah menerima bantuan, namun sebagian lainnya tetap menunggu kepastian.

Menanggapi perihal tersebut, aktivis muda Bireuen, Haris Munandar alias berkawan disapa Gus Atok, menilai persoalan utama terletak pada lemahnya pengesahan info di lapangan.

“Pendataan ini tidak boleh asal. Ini menyangkut kewenangan masyarakat nan sedang dalam kondisi sulit. Kalau datanya tidak akurat, maka support juga tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Aktivis nan pernah mengemban amanah Ketua GP Ansor Bireuen itu menegaskan bahwa pemerintah kudu segera turun langsung melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh.

“Perlu keterlibatan semua pihak, termasuk perangkat desa dan masyarakat. Jangan sampai ada korban nan terabaikan hanya lantaran kesalahan administrasi,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dalam pendataan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. “Kalau info tidak terbuka dan tidak jelas, maka bakal terus menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, dorongan untuk melakukan pendataan ulang semakin menguat. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret agar support betul-betul sampai kepada masyarakat nan berhak. Pasalnya, di tengah kondisi pascabencana nan belum sepenuhnya pulih, keakuratan info menjadi penentu utama dalam proses pemulihan kehidupan masyarakat.