ARTICLE AD BOX
Aceh Tamiang, NU Online
Warga korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang nan sekarang tinggal di kediaman sementara (huntara) mengeluhkan buruknya akomodasi dasar, terutama kesiapan air bersih dan beban biaya listrik nan kudu mereka tanggung sendiri.
Keluhan tersebut disampaikan penduduk Huntara II nan berada di sekitar Kantor Bupati Aceh Tamiang, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru. Kondisi nan diharapkan menjadi tempat tinggal sementara nan layak justru dinilai belum memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Salah seorang warga, Lisa, mengaku kesulitan mendapatkan air bersih sejak menempati huntara. Ia menyebut air nan tersedia dalam kondisi keruh dan berbau, sehingga tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kami di sini kesulitan air. Sejak tinggal di sini, airnya keruh, berbau, dan anak saya nan tetap mini dengan kulit sensitif sampai alergi dan gatal-gatal,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut telah berjalan selama berbulan-bulan tanpa adanya perbaikan signifikan. Dampaknya pun mulai dirasakan, terutama oleh anak-anak nan mengalami gangguan kesehatan.
“Awalnya kami kira lama-kelamaan airnya bakal jernih, tapi sampai sekarang tetap keruh dan justru membawa penyakit,” katanya.
Selain persoalan air bersih, penduduk juga mengeluhkan biaya listrik nan kudu dibayar melalui sistem token. Dalam kondisi ekonomi nan susah pascabencana, biaya tersebut menjadi beban tambahan bagi keluarga.
“Listrik seminggu bisa Rp50 ribu. Kami sudah tidak punya penghasilan lagi, jadi ini sangat berat,” tambahnya.
Keluhan serupa disampaikan Hendra Gunawan, penduduk lainnya, nan menyoroti kualitas pembangunan sumur bor di letak huntara. Ia menilai hasil nan ada tidak sebanding dengan anggaran nan disebut cukup besar.
“Kalau memang anggaran sumur bor besar, tapi hasilnya seperti ini, tentu kami kecewa. Airnya tetap keruh dan berbau,” ujarnya.
Ia berambisi pemerintah dapat melakukan pertimbangan agar akomodasi nan diberikan betul-betul berfaedah bagi masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Rais Syuriah PCNU Aceh Tamiang menegaskan bahwa persoalan kebutuhan dasar penduduk huntara tidak boleh diabaikan dan kudu segera ditangani secara serius oleh pemerintah.
“Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar. Jika ini tidak terpenuhi, maka bakal berakibat langsung pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti beban biaya listrik nan dinilai tidak semestinya ditanggung sepenuhnya oleh penduduk dalam kondisi darurat.
“Dalam situasi bencana, semestinya ada kebijakan nan meringankan beban masyarakat, termasuk soal listrik. Jangan sampai mereka nan sudah terdampak justru semakin terbebani,” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil nan dialami masyarakat serta mempercepat solusi konkret.
“Harus ada pertimbangan menyeluruh, baik dari sisi pembangunan akomodasi maupun pengelolaannya. Ini menyangkut kemanusiaan,” tegasnya.
Ia juga membujuk semua pihak untuk bersama-sama memperhatikan kondisi penduduk terdampak musibah agar proses pemulihan tidak hanya sebatas penyediaan tempat tinggal, tetapi juga menjamin kepantasan hidup.
Warga berambisi pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki akomodasi air bersih serta memberikan keringanan biaya listrik. Mereka menginginkan kehidupan nan lebih layak selama masa pemulihan pascabencana.
“Kami hanya butuh air bersih nan layak dan support untuk meringankan beban hidup kami. Di sini banyak anak mini dan bayi,” ujar Lisa.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa penanganan pascabencana tidak hanya soal relokasi alias penyediaan kediaman sementara, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara layak dan berkelanjutan.
1 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·