Serangan Fisik hingga Digital, Akademisi Soroti Cara Rezim Otoriter Bungkam Kritik

Tangerang Selatan, NU Online

Akademisi norma tata negara Bivitri Susanti menyoroti beragam langkah nan digunakan rezim otoriter untuk membungkam kritik, mulai dari tekanan hukum, serangan bentuk seperti nan dialami Andri Yunus, hingga serangan digital.

Hal itu disampaikannya dalam aktivitas berjudul Diskusi Politik dan Kebebasan Akademik di Auditorium Prof Bahtiar Effendy, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Kamis (23/4/2026).

Ia menilai sejumlah studi kasus internasional menunjukkan adanya pola serupa. Pembungkaman terhadap oposisi, menurutnya, bukan perihal baru, melainkan praktik nan terjadi di beragam negara.

"Hal nan paling menarik buat saya adalah war on dissent, semua pemimpin otoriter nan diidentifikasikan," ujar pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera tersebut.

Bivitri menjelaskan bahwa war on dissent merupakan praktik nan dilakukan banyak rezim di beragam negara di bumi untuk menyerang pihak oposisi dan para pengkritik.

"War on dissent adalah menyerang oposisi dan orang-orang nan memberikan kritik. Mereka sedang mengungkapkan kebenaran seharusnya, bagi pemerintah otoritas nan ditutupi," ujarnya.

Menurutnya, salah satu metode nan digunakan adalah tekanan norma alias weaponization of law, ialah penggunaan norma sebagai perangkat untuk menjerat penduduk sipil nan kritis. Ia mencontohkan banyaknya kasus kriminalisasi, termasuk 703 anak muda nan terseret persoalan norma pasca Agustus 2025.

Selain itu, dia menyoroti serangan fisik, seperti nan dialami aktivis Andri Yunus. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan tetap digunakan untuk menimbulkan rasa takut. Di sisi lain, serangan digital juga kerap dilakukan untuk melemahkan serta menciptakan ketakutan di ruang publik.

“Semua ini sebenarnya langkah untuk mengganggu dan membikin kita takut bersuara,” kata Bivitri.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Prof Sulistyowati Irianto, menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berangkaian dengan negara, tetapi juga kewenangan asasi manusia. Ia menilai para pejuang kewenangan asasi semestinya mendapat perlindungan, bukan justru mengalami kekerasan.

Ia juga menilai pemerintah kerap menganggap kritik sebagai ancaman. Menurutnya, perihal itu terjadi lantaran budaya impunitas (culture of impunity) nan terus dibiarkan, sehingga kekerasan seolah menjadi sesuatu nan wajar dalam setiap transisi politik.

Kontributor: Nisfatul Laila